OJK: Sudah Saatnya Lembaga Keuangan Syariah Tumbuh Besar

Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mendorong agar lembaga keuangan syariah bisa tumbuh besar layaknya lembaga keuangan konvensional.

Menurutnya, kehadiran Komite Pembangunan Jasa Keuangan Syariah diharapkan dapat memberikan masukan kepada OJK, pemerintah, dan instansi terkait lainnya untuk mendukung peran industri keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui peningkatan akses keuangan dan penyediaan pembiayaan infrastruktur.

"Saya berpendapat rasanya sudah waktunya juga bagi kita untuk memiliki sebuah bank syariah yang lebih besar yang mampu meningkatkan akses," kata Muliaman di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Tentunya, lanjut Muliaman, dengan memiliki bank syariah yang besar dapat memberikan alternatif pembiayaan termasuk pembiayaan infrastruktur. "Kehadiran bank syariah besar mampu menyediakan berbagai model pembiayaan termasuk pembiayaan infrastruktur dengan permodalan yang lebih besar," sambungnya.

Muliaman menambahkan bahwa untuk mendorong pertumbuhan di sektor jasa keuangan syariah, OJK melihat perlu adanya peningkatan inovasi dalam pengembangan produk keuangan, perluasan jaringan melalui sinergi dengan lembaga keuangan konvensional, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

"Tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk melakukan edukasi tentang keuangan syariah kepada masyarakat," sahutnya.

sumber: http://wartaekonomi.co.id/

Pakar: Subsidi Elpiji Harus Diubah agar Proporsional

Jakarta - Pakar ekonomi Iman Sugema mengimbau pemerintah untuk mengubah subsidi Liquid Petroleum Gas (Elpiji) agar lebih proporsional dalam penentuan alokasi subsidi dan harga jualnya di masyarakat. "Mayoritas beban RAPBN-P bukan karena solar, tapi Elpiji. Dari 80 triliun subsidi BBM di 2014, 46 triliunnya dialokasikan untuk Elpiji," kata pakar ekonomi IPB, Bogor itu, Senin (19/1/2015).

Menurutnya, alokasi subsidi ke gas masih terlalu besar, oleh sebab itu pemerintah harus mengubah skemanya menjadi proportional subsidi. "Misalkan harga gas dunia naik-turun 50 persen, proporsi subsidi pemerintah 50 persen. Maka harganya dikalikan 50 persen juga," kata Iman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan anggota Komisi XI DPR RI di Jakarta.

Melalui skema tersebut akan mempermudah pemerintah dalam penghitungan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), ujarnya. Selama ini pemerintah selalu kesulitan dalam merancang alokasi subsidi akibat konsumsi masyarakat yang tidak bisa dipastikan dan sulit dikendalikan. "Secara tidak kita sadari beban subsidi BBM bukan hanya ditentukan oleh harga minyak, tetapi juga karena konsumsi yang semakin meningkat," ujarnya menegaskan.

Agar mampu menjaga keamanan fiskal dalam jangka panjang, katanya, skema subsidi harus ditata dengan baik, sekaligus memanfaatkan momentum harga gas yang tengah turun. "Kemarin harga gas 12 kg juga diturunkan pemerintah, karena memang harga beli gas dunia juga sedang turun. Ini waktu yang baik untuk reformasi subsidi migas," kata Iman.

sumber: http://wartaekonomi.co.id/